Membangun Jati Diri Melalui Revolusi Pendidikan

Mewarisi Peradaban Islam Nusantara*)

Oleh: K Ng HAgus Sunyoto.

Negara Sebagai Produk Budaya
Radcliffe-Brown (1992) menjelaskan bahwa evolusi sosial universal harus dipandang dalam rangka masyarakat manusia yang telah berkembang dengan lambat (ber-evolusi) dari tingkat yang rendah dan sederhana, ke tingkat-tingkat yang makin lama makin tinggi dan kompleks. Proses evolusi seperti itu akan dialami oleh semua masyarakat manusia di muka bumi, walaupun dengan kecepatan yang berbeda-beda. Itulah sebabnya sampai dewasa ini masih ada kelompok-kelompok manusia yang hidup dalam masyarakat yang bentuknya belum banyak berubah dari sejak zaman manusia baru timbul di muka bumi.

Bertolak dari pandangan Radcliffe-Brown, dapat diasumsikan bahwa beradab dan tidak beradabnya suatu komunitas bangsa dapat diketahui dari kemampuan mereka dalam usaha penyelenggaraan negara. Sebab sejalan dengan Radcliffe-Brown, Kent V. Flanery dalam The Cultural Evolution of Civilizations (1972) menganggap negara adalah sebuah tingkat evolusi yang paling kompleks dalam kebudayaan manusia secara keseluruhan, bahkan negara adalah urutan paling akhir dalam evolusi dan menjadi penanda satu-satunya dari stratifikasi kehidupan masyarakat (stratified society). Itu sebabnya, negara cenderung diasumsikan sebagai institusi agung yang ideal ciptaan suatu komunitas bangsa dalam mengembangkan kebudayaannya.

Usaha bina negara yang dilakukan bangsa Nusantara dari abad ke-4 hingga abad ke-19 Masehi — era Kutai hingga Mataram II — diketahui berkembang berdasar pandangan-pandangan, ide-ide, gagasan-gagasan, konsep-konsep, wawasan-wawasan, dan nilai-nilai yang bersumber dari dua sistem pengetahuan, pertama, pengetahuan intuitif yang berasal dari hati yang disebut Kawruh/Jnana/Ma’rifat; kedua, pengetahuan analitis yang berasal dari otak yang disebut Nalar/Buddhi/Ngelmu. Berangkat dari dua sistem pengetahuan itu, bangsa Nusantara melahirkan produk-produk budaya khas seperti sistem komunikasi (huruf, angka, sistem bahasa), sistem pendidikan (asrama, dukuh, padhepokan, pesantren), sistem sosial (kasta, warna, kawula, gusti, masyarakat, rakyat), sistem pengukur satuan waktu (jam, hari pancawara, hari saptawara, pawukon, tahun, windu), sistem pengukur massa benda (catu, sukat, kati, pikul, gedeng, hamat), sistem pengukur panjang, lebar dan luas (dpa, hasta, tampah, lamwit, blah), sistem satuan mata uang (picis, saga, kupang, tahil, dharana, kanaka, suwarna), sistem administratif kewilayahan (thani, wanua, wisaya, kutha, nagara), sistem etika pergaulan (tatakrama, unggah-ungguh, adat), sistem baku hukum positif (Dharmasashtra, Angger-angger), sistem religi (tumpeng, tumbal, punden, sesaji, petungan), filsafat (kosmologi, ontologi, metafisika, epistemologi ilmu Nusantara), sistem kemiliteran (senapati, senamukha, balamukha, balanana, balapati, panewu, penatus, paneket), dan sistem tatanegara beserta administrasinya yang semua itu menjadi anasir penting bagi tegaknya sebuah negara.

Usaha bina negara di Nusantara, secara umum dapat ditandai oleh tujuh ciri utama: Pertama, keniscayaan bagi keberadaan figur tokoh Ratu, yakni seorang kepala negara yang memiliki kekuatan magis-mistis-kharismatis. Konsep ini dalam kacamata Barat disebut Patronage System, yaitu sistem sosial khas masyarakat Asia Tenggara yang bersifat hidraulik (Scott, 1993). George Coedes (1964) mengungkapkan bagaimana kuatnya dominasi dan otoritas pribadi elit yang kharismatik dibanding faktor birokrasi dan institusi di negara-negara Asia Tenggara yang terpengaruh kultur India. Dengan konsep ratu ini, sistem kekuasaan di Nusantara lebih menekankan aspek ketokohan dan hampir tidak mengenal bentuk-bentuk organisasi sebagaimana konsep kekuasaan Eropa modern.

Ciri kedua, keniscayaan bagi keberadaan pusaka-pusaka, yakni benda-benda magis-mistis yang diyakini memiliki tu-ah dan tu-lah untuk menunjang kekuatan negara. Konsep pusaka ini, tidak saja berkaitan dengan kekuatan magis-mistis-kharismatis seorang ratu melainkan berkaitan pula dengan keberadaan negara sebagai institusi yang dianggap memiliki wibawa dan kekuatan magis-mistis. Ciri ketiga, adanya semangat dan nilai-nilai ksatria sebagai prasyarat bagi elit pengisi aparatur negara, di mana mereka yang lazimnya mendominasi berasal dari golongan darah biru yang disebut Wong Agung. Kalangan ini ditandai oleh kuatnya semangat menjaga martabat, kehormatan dan kemuliaan ideal para ksatria yang teguh memegang nilai-nilai khidmat kepada negara dan masyarakat. Sebagian prinsip nilai luhur yang dianut kalangan ini adalah kewajiban mempersembahkan harta dan makanan kepada negara (wong agung kanggonan sakathahing artha lan pangan kang luwih, lamun den trapena luwih becik pakolehe akukuh negarane), memandang kemenangan dari pengabdian sebagai keterlepasan dari pamrih pribadi laksana pertapa mencapai tujuan akhir (jayeng westhi legaweng pati pratapaning prawira sor tapaning wiku tapa tapaking jaya), berkewajiban menyejahterakan seluruh rakyat dalam makna sejahtera yang sebenarnya (amarhajeng sa rat sarasaning arja ruhun waraheng mardawa) sebagaimana termaktub pada Serat Panitisastra yang menjadi pegangan wajib para abdi negara.

Ciri keempat, besarnya dukungan kalangan agamawan, yakni kalangan pemimpin ruhani yang dijadikan panutan masyarakat. Karakter masyarakat Nusantara yang agamis, menempatkan para ruhaniwan pada kedudukan tinggi. Ciri kelima, keberadaan sebuah “hukum suci” yang menjadi pedoman penegakan peraturan dan tata tertib warganegara. Selama 15 abad tradisi bina negara, KUHP yang digunakan di sebuah negara Nusantara disusun berdasar kitab suci (dharmasashtra) seperti Kalingga Dharmasashtra, Purwadigama, Kutara Manawa, Angger Surya Ngalam, Jugul Muda, dsb. Ciri keenam, keteguhan untuk tegak di atas wacana kenusantaraan, yakni tradisi agung para elit penguasa dalam membangun wacana identitas budaya mereka yang khas Nusantara melalui asimilasi dan sinkretisasi budaya asli dengan berbagai anasir budaya yang berasal dari luar.

Ciri ketujuh, para elit penguasa dan elemen bangsa memiliki wawasan bahari (kelautan) yang berwatak terbuka, pluralis, petarung unggul, kreatif, dan melihat lautan sebagai potensi yang harus didayagunakan bagi kemajuan peradaban, sehingga penduduk di kawasan pantai selama berabad-abad hidup dalam limpahan kemakmuran (Meilink-Roelofsz, 1962). Dengan wawasan bahari, negara-negara di Nusantara berusaha menjaga keseimbangan dengan negara-negara sekitar terutama dua imperium besar: Cina dan India dengan prinsip Mitreka Satata (persaudaraan sederajat), di mana semenjak Kutai mengembangkan usaha bina negara pada abad ke-4 hingga Mataram pada abad ke-17, belum pernah ada negara di Nusantara yang menjadi bagian dari imperium besar Cina dan India.

Baca juga 》  Kebudayaan Pesantren dan Fungsi Politisnya

Pendangkalan Makna Negara
Negara dan seluruh kekuasaan yang melekat padanya, secara esensial tidak bisa dipisahkan dari keberadaan komunitas rakyat yang menyelenggarakan negara. Sebab melalui negara, semua kepentingan kolektif komunitas rakyat dalam aspek ekonomi, sosial, moral, hukum, dan agama sejauh fungsinya sebagai organisme sosial akan menguat dengan lahirnya undang-undang tentang peran-peran, kewajiban dan harapan yang diwujudkan dalam bentuk institusi kekuasaan. Karena itu, komunitas rakyat sangat berkepentingan terhadap keberlangsungan, stabilitas, kredibilitas, dan kemajuan negara karena di dalam negara melekat semua kepentingan kolektif mereka. Namun dalam banyak kasus, di tengah usaha bina negara sering terjadi suatu pendangkalan makna negara di mana keberadaan negara menjadi Rezim Penguasa yang memiliki kebijakan-kebijakan menyimpang jauh dari harapan komunitas rakyat. Pemimpin-pemimpin yang telah mendudukkan diri sebagai penguasa tunggal, telah memperkuat kekuasaan melalui cara-cara despotik dan tiranik yang tidak lagi mengindahkan keberadaan rakyat.

Yang lebih rendah dari pemaknaan negara sebagai Rezim Penguasa, adalah pendangkalan makna negara menjadi Kapitalisme Negara (state capitalism) dengan pimpinan tertinggi ‘Gouverneur Generaal’ dan aparatur ambtenaar en marechaussee, yakni pimpinan tertinggi negara dan aparaturnya bermental kacung bernalar mimicry, di mana negara dikelola oleh pemimpin dan aparatur yang bekerja untuk kepentingan asing atau dengan kata lain dalam konteks semacam ini negara menjadi subordinat negara lain. Menurut Homi Bhabha (1993) Kapitalisme Negara adalah sama dengan Rezim Penguasa beranggota aparatur bermental kacung bernalar bunglon yang terbentuk akibat sistem kolonial, yaitu rezim pribumi yang “di-Eropa-kan” yang berfungsi strategis memperkuat dominasi kekuasaan kolonial tetapi di saat yang sama mereka tetap sebagai pribumi; sebuah proses peniruan yang menurut Bhabha: almost the same but not quiet. Mereka inilah yang dengan sadar menjadikan negaranya sebagai subordinat kekuasaan imperialis asing sehingga eksistensi negara yang dibentuk komunitas rakyat menjadi kabur dan tuna makna.

Lebih rendah lagi dari Kapitalisme Negara (state capitalism) adalah pendangkalan makna negara menjadi Mewira-usahakan Negara (Reinventing State), di mana negara telah didangkalkan maknanya sedemikian rupa sampai menjadi setingkat ‘pasar’ dengan pimpinan ‘Marktmeester’ dan aparatur ‘pedagang berdasi’ dan ‘centeng berseragam’ bermental calo bernalar bunglon, yang meminjam kacamata David Osborne dan Ted Gaebler (1995), mereka harus memandang negara dengan perspektif baru dengan paradigma baru, yaitu memaknai negara sebagai institusi dengan sistem yang berorientasi pasar, di mana negara dalam konteks demikian tidak lagi membutuhkan kedaulatan politik kekuasaan karena elit penguasanya secara sadar telah menjadikan negara sebagai institusi berorientasi pasar. Dengan berorientasi pasar, negara memang tidak perlu lagi memproduksi ideologi dan melakukan konsolidasi politik kecuali secara aktif berpartisipasi memproduksi kebijakan-kebijakan yang mendukung implementasi kebijakan ekonomi internasional negara-negara imperialis yang menjalankan kebijakan neo-kolonial sebagaimana dikemukakan James O’Connor ( 1981).

Hegemoni Pengetahuan Barat
Ditinjau dari satu sisi, terjadinya pendangkalan makna negara menjadi Mewira-usahakan Negara (reinventing state) di Indonesia, dapat diasumsikan memiliki kaitan erat dengan pembentukan mentalitas dan nalar berpikir para elit penguasa yang berlangsung selama mereka dididik di sekolah-sekolah warisan kolonial. Sebab selama dididik di sekolah, para elit selain memperoleh transfer ilmu pengetahuan juga diindoktrinasi dengan ideologi yang mengacu kepada superioritas Barat. Menurut Nicos Hadjinicolaou (1978) ideologi tidak saja melingkupi bidang-bidang pengetahuan dan gagasan, melainkan mencakup pula simbol-bimbol, mitos, selera, gaya, fashion, iklan, televisi, media massa, interior rumah, mobil, dan seluruh cara hidup suatu masyarakat. Demikianlah, Barat sebagai penjajah secara sistematis ideologis membangun sistem pengetahuan mulai tingkat asumsi dasar, paradigma, dogma, doktrin, dan mitos yang meneguhkan superioritasnya, sedang inlander terjajah yang bersekolah hanya mengonsumsi saja apa yang ditransformasi dan diindoktrinasikan kepada mereka.

Proses ideologisasi di sekolah-sekolah inilah yang membentuk konstruksi pengetahuan dan kesadaran berfikir dengan nalar akademis modern para elit yang disifatkan sama dengan nalar bunglon, yaitu nalar meniru (mimicry) bangsa terjajah kepada bangsa penjajah. Bahkan nalar mimicry ini, mengakibatkan kecenderungan meniru secara total atas faktor-faktor eksternal yang melingkunginya, yang mengakibatkan proses kehidupan berbangsa tanpa identitas jati diri dan berjalan tanpa akumulasi, baik pada level struktural-sistemik maupun pada level kultural. Melalui sekolah-sekolah warisan kolonial ini pula, Barat menghegemoni kognisi masyarakat Indonesia, di mana berbagai pandangan, ideal, gagasan, konsep, dan nilai-nilai yang difahami kalangan elit lulusan sekolah nyaris dimaknai seutuhnya dengan sudut pandang Barat. Demikianlah, elit terdidik lulusan sekolah yang bernalar mimicry dan bermental calo itu tidak pernah bisa secara independen mengambil keputusan-keputusan strategis tanpa pendiktean dari pihak superior yaitu Barat. Barat – bagi para lulusan sekolah bermental kacung bernalar bunglon –adalah kiblat percontohan yang paling sempurna, sehingga segala sesuatu yang tidak sesuai dengan parameter Barat harus dianggap tidak beradab, otoriter, tradisional, tidak demokratis, tidak ilmiah, tidak rasional, despotik, tiranik, dsb.

Perry Anderson (1974) mengungkapkan bahwa kerangka ideologis evaluasi bangsa Eropa tentang negara-negara Asia tumbuh secara bertahap, terutama dalam sudut pandang yang menggunakan gagasan-gasan Montesquieu dan Adam Smith pada abad ke-18 oleh studi-studi tentang India yang dilakukan Inggris awal abad ke-19, baik oleh Hegel dan Karl Marx, maupun para penganut aliran Romantisme dan pembela imperialisme. Dengan parameter Barat yang memposisikan ras kulit putih pada kedudukan superior itu, segala sesuatu yang diberi label “Despotisme Timur” adalah rendah dan karenanya harus digantikan oleh gagasan-gagasan Barat Dalam konteks itu, Bapak Kaum Proletar seperti Karl Marx merasa sah ketika membenarkan penjajahan Inggris atas India dengan argumen pemberadaban setelah “hancurnya model masyarakat Asiatik Lama digantikan peletakan dasar-dasar material masyarakat Barat di Asia” (Bartolovich, C & Neil Lazarus, 2002).

Baca juga 》  Kita Jangan "uprooted from our origin"

Sejak kolonial Belanda menerapkan sistem Indirect-rule bersifat Beamtenstaad dalam pemerintahan kolonialnya dengan aparatur terdiri dari korp Bennenlands Bestuur (kulit putih) dan korp Inlandsch Bestuur (pribumi) yang dilanjutkan dengan upaya memperkenalkan sistem persekolahan (schooling system) di Indonesia, proses pem-Barat-an (westernisasi) di kalangan elit pribumi berlangsung dengan cepat. Kalangan elit terdidik di sekolah dengan wacana yang terbangun atas pandangan-pandangan, ideal-ideal, konsep-konsep, gagasan-gagasan, dan nilai-nilai Barat, terputus dari akar budaya bangsanya, di mana mereka itu kemudian melahirkan produk budaya baru yang meniru produk budaya bikinan Barat yang menjadi unsur utama dalam usaha menegakkan bangunan Negara. Kalangan elit didikan sekolah, adalah elit imitasi ciptaan Barat untuk melanggengkan hegemoni kekuasaan kolonial mereka atas bangsa Nusantara yang terjajah.

Setelah era kolonial berakhir dan dilanjutkan era Republik Indonesia, bagian terbesar bangsa Nusantara yang terdidik di sekolah telah kehilangan jati diri bangsa karena mereka mengikuti sistem komunikasi Barat (huruf, angka, sistem bahasa), sistem pendidikan Barat (schooling system, academy), sistem sosial kolonial Barat (Kulit Putih, Timur Asing, Inlander), sistem pengukur waktu (sistem kalender Barat), sistem pengukur satuan massa benda (gram, kilogram, kuintal, ton, megaton), sistem pengukur satuan panjang, lebar, luas (millimeter, meter, kilometer, are, hektar), sistem alat tukar (sistem mata uang Barat), sistem administratif kewilayahan (kampung, onder distrik, distrik, regenten, provinsi), sistem etika pergaulan (rasialisme, individualisme, dan liberalisme Barat), sistem baku hukum positif Barat (HIR, BW, RvJ, Landraad, administrasi hukum), filsafat Barat, sistem religi Barat, sistem tatanegara Barat, Gaya Hidup Barat, dsb. Kalangan elit terpelajar Indonesia hasil didikan sekolah, tidak sedikit pun memiliki sikap kritis terhadap Barat dalam konteks tersebut. Sebaliknya, mereka menjadi subordinat dari budaya Barat sehingga tidak memiliki kemandirian dan otentisitas dalam membangun wacana dan gerakan budaya.

Implikasi dari proses westernisasi yang dilakukan kolonial Belanda, tidak saja mencerabut bangsa Nusantara dari akar budayanya, melainkan telah pula membentuk generasi elit baru yang mengalami anomie, yaitu generasi bermental kacung bernalar bunglon, yang sama dengan pegawai sipil pemerintah kolonial (ambtenaar), militer kolonial (marechaussee), jongos dan babu kolonial, dan bahkan belakangan mereka malah membentuk diri sebagai elit baru beridentitas ‘pedagang berdasi’ dan ‘centeng berseragam’ yang memiliki mental calo dan nalar bunglon.. Melalui institusi sekolah, seluruh konsep dan ideologi serta sistem bina negara neserta elemen-elemennya yang khas Nusantara yang berusia 15 abad dinegasikan, untuk digantikan dengan konsep dan ideologi serta sistem baru beserta elemen-elemennya yang dianggap baik oleh Barat. Demikianlah, generasi Nusantara didikan sekolah dalam usaha bina negara tidak lagi mengenal konsep dan ideologi serta sistem lain selain yang diproduksi Barat seperti Rechtsstaat, Parlement, Staatsambtenaar, Staatsbeleid, Nationstaats, Republiek, Democratie, Civiel Bestuur, Federalisme, Politieke Partijen, General Election, dengan asumsi di dalam sistem Barat terjadi pemberian hak-hak yang sama kepada semua warganegara untuk mengisi jabatan-jabatan birokrasi negara dengan prasyarat memiliki ijazah dan gelar-gelar akademik Barat yang dikeluarkan lembaga sekolah.

Dengan digunakannya konsep, ideologi dan sistem kenegaraan produksi Barat dalam negara yang dibangun elit penguasa didikan sekolah, terjadi perubahan esensial dalam sejarah bina negara di Nusantara, di mana dominasi kalangan elit darah biru yang berlangsung selama 15 abad tiba-tiba dianggap sebagai anasir feodalisme yang despotik, sehingga karenanya wajib digantikan oleh sistem baru yang memungkinkan bagi masuknya elit penguasa baru, yaitu kalangan terpelajar didikan sekolah yang berasal dari kalangan orang kebanyakan yang menyandang gelar-gelar akademis. Demikianlah, sejarah bina negara bangsa Nusantara di era modern memunculkan fenomena baru dengan lahirnya Negara Bangsa Indonesia yang aparaturnya berasal dari kalangan beragam terutama dari kalangan orang kebanyakan — yang di era Orde Lama sebagian diisi anggota dari golongan buruh, tani, tukang, seniman, pedagang kecil yang diwadahi Partai Komunis Indonesia (PKI) — yang ditandai kecenderungan khas kekuasaan grass-root yang agitatif, provokatif, reaksioner, pengerahan massa, penjarahan, penyerobotan, teror, dan anarkisme.

Secara obyektif dapat dikata bahwa menguatnya elit penguasa baru didikan sekolah yang berasal dari kalangan orang kebanyakan, yang sepanjang sejarah bina negara di Nusantara dikenal sebagai golongan yang tidak memiliki tradisi luhur untuk mengabdi negara, telah memunculkan fenomena yang diasumsikan bakal mengancam eksistensi negara. Adalah fakta bahwa tidak lama setelah Indonesia merdeka, terjadi gerakan-gerakan makar dan separatis yang dilakukan elit terdidik lulusan sekolah yang umumnya berasal dari kalangan orang kebanyakan yang mengusung konsep-konsep asing (Barat), yang juga didukung dan didanai negara asing. Berbagai jenis pemberontakan seperti FDR/PKI di Madiun, DI/TII, PRRI/Permesta, RMS, OPM, GAM, dan Gestok bukanlah gerakan lokal yang semata-mata didukung rakyat melainkan bagian dari skenario global. Tampaknya mentalitas dan nalar kalangan orang kebanyakan yang memiliki ciri tiadanya wacana independen dan jiwa merdeka untuk bisa menjadi tuan di negeri sendiri, telah menjadi penyebab utama bagi terjadinya pergeseran makna negara menjadi lebih dangkal yaitu menjadi semacam institusi kekuasaan yang tergantung dan tidak mungkin bisa berdaulat tanpa didikte dan diatur serta didanai kekuatan asing. Bahkan untuk menentukan nama negara pun, mereka harus menggunakan produksi asing: Indonesia!

Baca juga 》  Aristocracy of Money Membayangi Demokrasi Indonesia

Revolusi Pendidikan Menjadi Keharusan Fundamental
Berdasar uraian di muka, jelaslah bahwa fenomena globalisasi – yang di Indonesia ditandai oleh era reformasi — tidak akan dapat diantisipasi secara baik oleh bagian terbesar anak-anak bangsa Indonesia yang belum sadar akan kenyataan yang terpampang di depan mereka. Ibarat air bah yang membanjir akibat bendungan jebol, bagian terbesar masyarakat Indonesia hanya berdiam diri seolah menunggu ditenggelamkan air bah globalisasi. Peranan negara yang sengaja dilemahkan dalam proses globalisasi di mana keberadaan NKRI pun telah lenyap sebagai idealita, tidak mampu memberi kontribusi apa-apa terhadap warganegara yang hidup terombang-ambing tanpa daya di tengah keganasan gelombang pasar bebas yang menganut prinsip freefight liberalism sebagaimana disebut Soros a global open society. Di tengah arus globalisasi tanpa perlindungan negara, masyarakat Indonesia dipaksa oleh keharusan fundamental untuk memilih dua alternatif pilihan sebagaimana ditengarai Hasyim Wahid: either you swim or you sink (berenang atau tenggelam). Pilihan itulah yang dalam termonologi Darwinisme disebut dengan istilah: survival of the fittest. Siapkah bangsa kita melakukan survival of the fittest di tengah air bah dahsyat globalisasi yang ditandai mengalirnya arus barang-barang dan produk-produk yang di dalamnya mengandung energi-energi nafsu duniawiah, keterpesonaan, kesenangan, kegairahan, keterbiusan, dan impian-impian duniawi yang menyesatkan?

Persoalan menghadapi air bah globalisasi bukanlah sekedar persoalan memilih berenang atau tenggelam, melainkan yang paling fundamental adalah adakah pihak-pihak yang mengajari dan melatih berenang agar bisa mengarungi gelombang globalisasi. Dalam konteks ini, pelajaran dan pelatihan berenang hanya mungkin diwujudkan dalam bentuk konsep pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah globalisasi beserta ekses-eksesnya. Sebab pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar dari orang-orang untuk mewariskan kebudayaan yang dimilikinya kepada generasi penerus. Hal itu bermakna, pendidikan merupakan proses penanaman ideal-ideal, gagasan-gagasan, konsep-konsep, pandangan-pandangan, dan nilai-nilai. Bahkan di dalam proses pendidikan, berlangsung proses yang disebut ideologisasi di mana individu-individu dibentuk dalam suatu orientasi sosial agar individu-individu tersebut dapat bertindak struktur yang selaras dengan ideologinya.

Akhirnya, di tengah carut-marutnya pendidikan nasional yang menganut schooling system yang lahir dari filsafat positivisme yang sekuler – empirik – materialistik yang biayanya semakin tak terjangkau masyarakat – yang makin lama makin kehilangan kepercayaan masyarakat yang ditandai munculnya fenomena home-schooling dan menjamurnya berbagai jenis pendidikan non-formal – dibutuhkan sebuah konsep pendidikan yang komperehensif yang bertujuan menyadarkan masyarakat akan jati dirinya sebagai bangsa berbudaya dan berperadaban tinggi, yakni pendidikan bersifat holistic-integrative yang mencetak lulusan-lulusan yang bertaqwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas, berwawasan global dengan citra diri manusia Indonesia yang mandiri, kreatif, trampil, tangguh, pantang menyerah dalam menghadapi tantangan kehidupan di era global, di mana rintisan awal yang harus dijalankan adalah membangun epistemology pengetahuan baru yang bersumber dari semangat kebebasan dan kemerdekaan yang disebut Post Hegemony, yaitu epistemology yang ditegakkan di atas paradigm, dogma dan doktrin baru yang bebas dan membawa kepada kesadaran kemanusiaan yang hakiki.

—-
Daftar Pustaka

Anderson and Cavanagh, Top 200: The rise of Global corporate power, Washington: Institute for
Policy Studies. 1999.
Baudrillard, J., In The Shadow of the Silent Majorities, New York: Semiotext (e), 1983.
Bartolovich, C & Neil Lazarus, Marxism, Modernity and Postcolonial Studies, Cambridge:
Cambridge University Press, 2002.
Bhabha, H.,“Remembering Fanon: Self, Psyche and the Colonial Condition“, dalam Patrick William dan Laura Chrisman (eds), Colonial Discourage and Post Colonial Theory, New York:
Harvester Wheatsheaf, 1993.
Chase-Dunn, C., Global Formation: Structures of the World-Economy, 1998.
Chomsky, N., Hegemony or Survival: America’s Quest for Global Dominance, Crows Nest
NSW: Allen & Unwin, 2004.
Coedes, G., The Indianized States of Souteast Asia, Honolulu: East-West Centre Press, 1964.
Davidson, H.R.E., Gods and Myths of Northern Europe, New York: Penguin Books, 1982.
Flannery, K. V, (1972), ‘The Cultural Evolution of Civilizations’, dalam Annual Review of
Ecology and Systematies, vol. 3, hal. 399-426.
Hadjinicolaou, Nicos, Art History & Class Struggle, London: Pluto Press, 1978.
Hertz, N., Perampok Negara : Kuasa Kapitalisme Global dan Matinya Demokrasi (terj. M.
Mustafid), Yogyakarta: Alenia, 2005.
Hull, T. D. (ed.), A World Systems Reader: New Perspective on Gender, Urbanism, Cultures,
Indigenous Peoples, and Ecology, 2000.
Kasdi, A., Kaum Merah Menjarah: Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 19600-1965,
Yogyakarta: Jendela, 2001.
Meilink-Roelofsz, M.A.P., Asian Trade and European influence in the Indonesian Archipelago
beetween 1500 and about 1630, ’s-Gravenhage, 1962.
Nicaso, A. & Lee Lamothe, Global Mafia: The New World Order of Oranized Crime, Toronto:
Macmillan, 1995.
O’Connor, J., ‘The Meaning of Economic Imperialism’, dalam Michael Smith dkk (eds.),
Perspective on World Politics, 1981.
Osborne, D & Ted Gaebler, Mewirausahakan Birokrasi (Reinventing Government):
Mentransformasi Semangat Wirausaha ke dalam Sektor Publik (terj.), Jakarta:
Pustaka Binaman Pressindo, 1995.
Scott, J.C., Perlawanan Kaum Tani (terj.Budi Kusworo), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
Shils, E., “Political Development in The New States”, dalam Comparative Studies in Society and
History., 1960.
Touraine, A., “Two Interpretations of Social Change“ dalam Hans Haferkamp & Neil J. Smelser, Social Change and Modernity, University of California Press, 1992.
Tuathail Gearoid O. & Simon Dalby, Rethinking Geopolitics, 1998

Share this post

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top