NU – Muhammadiyah Bertemu, HTI Musuh Bangsa

Belakangan ini, kita rasakan ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu asing. Antar saudara kita jadi beringas radikal keras. Ini sama sekali tak tunjukan watak jati diri Islam Indonesia,” demikian diungkapkan ketua umum PBNU, KH. Said Aqil Siradj pada konferensi pers pertemuan Muhammadiyah dan NU di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Rabu (31/10/2018).

Pertemuan dua ormas besar “kakak beradik” ini digelar dalam kaitan menyikapi perkembangan dinamika umat Islam Indonesia yang cenderung makin terfragmentasi dan dapat mengarah pada perpecahan bangsa. Muncul dan makin berperannya organisasi asing trans-nasional yang senantiasa menyulut berbagai potensi benturan sosial belakangan ini dapat semakin menemukan momentumnya di saat bangsa Indonesia sudah mulai memasuki tahun politik menjelang pemilu 2019. Kekhawatiran akan meruncingnya konflik horizontal yang dimanfaatkan oleh orang-orang jahat untuk mendulang suara saat pemilu sudah saatnya disikapi dengan arif namun tegas, agar masyarakat Indonesia tidak masuk dalam berbagai jebakan adu domba yang mereka pasang hingga berujung disintegrasi bangsa dan rusaknya hubungan antar umat Islam Indonesia sendiri.

Kelompok yang sejauh ini tampak nyata ingin merusak keutuhan bangsa dan bernafsu mengaduk-aduk umat Islam di Indonesia tersebut salah satunya tak lain adalah HTI, yang sudah dinyatakan pemerintah sebagai organisasi terlarang, setelah sebelumnya juga dinyatakan terlarang di sedikitnya 18 negara, termasuk di hampir semua negara-negara Arab.

Cara-cara licik yang mereka gunakan misalnya terlihat dari upaya membuat kisruh peringatan Hari Santri dengan melakukan infiltrasi dan provokasi di sejumlah tempat terutama di Jawa. Kasus Garut merupakan dampak dari aksi provokasi HTI hingga berujung kegaduhan sosial seperti sekarang serta mengguncang persatuan umat. Dengan memanfaatkan simbol-simbol agama, dan meski sudah dibubarkan, kelompok ini masih saja terus menggalang gerakan bawah tanah menyerang pemerintah dan tak henti menghasut umat Islam agar mau mengikutinya, dengan salah satu caranya menegaskan bahwa bendera HTI adalah bendera tauhid, panji Rasulullah atau bendera umat Islam. Meskipun dengan entengnya mereka bersikap plinplan bahwa HTI tak punya bendera setelah kasus Garut tersebut mencut. Padahal sebagaimana diketahui, Islam tak memiliki bendera khusus seperti itu. Frasa suci Lailaha illallah Muhammadur-Rasulullah adalah kalimatul haq dan ikrar ketauhidan yang berletak pada keimanan hati dan fikiran, serta bukan pada tempatnya semata direduksi dalam bentuk simbol-simbol fisik belaka, seperti bendera. Menjadikannya bendera, kaos, topi hingga gantungan kunci bahkan dikhawatirkan dapat mengurangi nilai kemuliaan dan bahkan menodai kalimat suci tersebut. Karenanya sebagian besar ulama menghukuminya makruh serta bahkan sebagian ulama lain menganggapnya haram.

Baca juga 》  Pengibaran Bendera HTI Pada Apel Hari Santri Upaya Sistematis

Klaim bahwa bendera HTI adalah panji Rasulullah pun sudah jelas batal dan menyesatkan karena dalam sejarah usaha kodifikasi Al-Qur’an , penambahan syakal (tanda baca) dalam bentuk titik pada huruf-huruf hijaiyah dan juga penambahan harakat baru muncul belakangan serta bertahap dari masa Dinasti Umayyah hingga Abbasiyah. Di masa Rasulullah huruf yang digunakan masih berbentuk kufi, tanpa tanda baca sama sekali, apalagi harakat dan asesoris khat sesemikian rupa. Kala itu Al-Quran dan hadist-hadist Rasulullah pun masih disimpan dalam hafalan dan memori para sahabat dan umat Islam, belum ditulis dan apalagi dikodifikasi. Maka mengatakan bendera tersebut (bendera HTI) sebagai bendera Rasulullah adalah klaim ahistoris yang hanya dilakukan oleh mereka yang buta  akan sejarah.

Mamun demikian, kelompok ini meski kecil tapi memiliki kader-kader super militan yang tak segan menghasut dan menebar fitnah melalui berbagai media yang mereka akses, tanpa sedikitpun terganggu dan merasa khawatir akan terjadinya instabilitas dan perpecahan bangsa, karena mungkin memang demikianlah tujuan mereka demi prinsip penolakan terhadap NKRI, Pancasila serta demokrasi.

Kelompok ini juga belakangan tak segan berkolaborasi dengan sementara kepentingan politik yang menempuh jalan demokrasi jelang pemilu sebagai jalan taqiyah untuk merangkak ke pos-pos kekuasaan untuk selanjutnya mendesakkan tujuan-tujuannya yakni yang terutama khilafah, yang sedari awal sudah menyatakan anti demokrasi dan anti Pancasila tersebut.

Bahkan saya baca kalau ga salah 2024 harus sudah ada khilafah di ASEAN ini, termasuk di Indonesia. Mudah-mudahan mimpi ini tidak terjadi. Tidak akan terlaksana berkat NU dan Muhammadiyah sebagai ormas menjaga civil society, menjaga konstitusi empat pilar bahasa politiknya, dulu sekarang dan seterusnya,” papar Kyai Said pada kesempatan pertemuan NU-Muhammadiyah tersebut.

Baca juga 》  Lesbumi Pekalongan ber-JUMPA Dalam Mujahadah

Semoga Allah menjaga bangsa Indonesia dan umat Islam dari jahatnya perilaku para perusak, yang sangat gemar berteriak takbir di jalanan dan mengibar-kibarkan bendera berlafadz tahlil, namun sejatinya sedang memperhinakannya. Semoga pertemuan NU dan Muhammadiyah mendapatkan ridha Allah dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan umat Islam, demi terhindar dari fitnah dan upaya-upaya jahat mereka.

Berikut empat poin pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dan Ketua Umum PP Muhammadiyah, H Haedar Nashir:

  • Pertama, berkomitmen kuat menegakkan keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas Pancasila sebagai bentuk dan sistem kenegaraan yang Islami. Bersama dengan itu menguatkan dan memperluas kebersamaan dengan seluruh komponen bangsa dalam meneguhkan integrasi nasional dalam suasana yang damai, persaudaraan, dan saling berbagi untuk persatuan dan kemajuan bangsa.
  • Kedua, mendukung sistem demokrasi sebagai mekanisme politik kenegaraan dan seleksi kepemimpinan nasional yang dilaksanakan dengan professional, konstitusional, adil, jujur, dan berkeadaban. Semua pihak agar mendukung proses demokrasi yang substantif serta bebas dari politik yang koruptif dan transaksional demi tegaknya kehidupan politik yang dijiwai nilai-nilai agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur Indonesia
  • Ketiga, meningkatkan komunikasi dan kerjasama yang konstruktif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun masyarakat yang makmur baik material maupun spiritual, serta peran politik kebangsaan melalui program pendidikan, ekonomi, kebudayaan, dan bidang-bidang strategis lainnya. Komunikasi dan kerjasama tersebut sebagai perwujudan ukhuwah keumatan dan kebangsaan yang produktif untuk kemajuan Indonesia.
  • Keempat, pada tahun politik ini semua pihak agar mengedepankan kearifan, kedamaian, toleransi, dan kebersamaan di tengah perbedaan pilihan politik. Kontestasi politik diharapkan berlangsung damai, cerdas, dewasa, serta menjunjung tinggi keadaban serta kepentingan bangsa dan negara. Hindari sikap saling bermusuhan dan saling menjatuhkan yang dapat merugikan kehidupan bersama. Kami percaya rakyat dan para elite Indonesia makin cerdas, santun, dan dewasa dalam berpolitik.
Baca juga 》  Kemanusiaan Dan Kebudayaan

Share this post

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top